Saat mendengar hal ini, seluruh jajaran Pemprov Riau yang memadati ruang paripurna pun bertepuk tangan.

Namun, BPK kata Barullah mengatakan masih menemukan 4 catatan kelemahan dan 9 permasalahaan terkait ketidakpatuhan, Pemprov Riau untuk dievaluasi. 

"Yang pertama mengenai penyertaan modal kepada 4 BUMD provinsi Riau yang belum disajikan, berdasarkan laporan keuangan yang sudah dialihkan ke kantor akuntan publik," kata Barullah.

Kemudian catatan kedua pengelolaan aset pemerintah provinsi Riau belum terkelola sepenuhnya. Ketiga, pengelolaan pendapatan restribusi  daerah belum sepenuhnya optimal. 

Dan catatan terakhir, adalah pengelolaan investasi, dan budi daya ikan di Dinas Perikanan dan kelautan tak sesuai ketentuan.

"Saya berharap DPRD ikut memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP yang sesuai kewenangan DPRD. Jika ada yang ingin dikonsultasikan, bisa dikonsultasikan,"pungkasnya.