RIAU24.COM -  Anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air terus mengalami peningkatan yang signifikan, dari sebelumnya Rp405,1 triliun, kini terus melonjak menjadi menjadi Rp695,2 triliun. Namun demikian, anggaran yang begitu berlimpah itu dinilai belum bisa memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat. Pasalnya, masyarakat masih harus mengeluarkan kocek dalam-dalam untuk membiayai rapid test atau swab test untuk keluarganya demi kepentingan sekolah dan juga pekerjaan.

Karena itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan, meminta agar pemerintah menggratiskan rapid test dan swab test untuk masyarakat. 

“Sebaiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa untuk test Covid-19 serta menggratiskan biaya tes virus Corona baik rapid test ataupun swab. Mengingat hasil rapid test menjadi salah satu syarat beraktivitas terutama bepergian keluar kota,” lontarnya, Senin 22 Juni 2020. 

Dilansir sindonews, Irwan mengatakan, pembiayaan rapid test secara mandiri tentu menambah beban  masyarakat. Hal itu mengingat biaya rapid test masih sangat tinggi, apalagi untuk swab test. Sangat disayangkan jika kegiatan masyarakat harus terhambat karena tak mampu mebayar prosedur rapid test atau swab test. 

“Jangan sampai ini kemudian menjadi komersialisasi oleh pemerintah ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Irwan.

Namun demikian, lanjut legislator asal Kalimantan Timur ini, kalau pembiayaan tes Covid-19 itu tidak memungkinkan, pemerintah perlu melakukan pengaturan penggunaan hasil rapid test terhadap aktivitas masyarakat dan pengawasan terhadap harga tes Covid-19 sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Sebelumnya, hal serupa juga disorot dosen Pascasarjana Universitas Indonesia yang juga Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, KH Cholil Nafis. Ia mengeluhkan besarnya biaya rapid test khususnya terhadap para santri yang akan pulang ke pondok pesantren (ponpes).

Keluhan Kiai Cholil ini diungkapkan dalam Twitter pribadinya @cholilnafis. Dalam cuitannya, Kiai Cholil mempersoalkan alokasi anggaran negara yang terus naik untuk penanganan Covid-19. Namun, hanya untuk rapid test para santri saja, mereka tetap harus membayar Rp400.000 di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta.

“Kemana ya uang 405 T yg skrng naik 667 T. Ini anak2 santri mau balik ke pesantren harus rapit tes masih bayar. Lah anak saya minggu lalu mau ke malang utk lulusan sekolahnya di Airport Halim harus rapid tes Bayar 400 rb. Bener nihh serius nanya kemana uang kita sebanyak itu ya?,” begitu cuitan Kiai Cholil.

Cuitan Kiai Cholil pun ditanggapi beragam. Salah satunya Faridism melalui akun @faridism yang juga mengeluhkan hal yang sama. Dia mengaku, anaknya juga diminta mengikuti rapid test dengan biaya Rp250.000. 

“Kami kirim anak kami ke ponorogo. Rapid test bayar 250rb yai,” ungkap Faridism.

Padahal, rapid test itu hanya berlaku selama 3 hari. Untuk rapid test tahap 3 juga sama berlaku untuk masa 7 hari. Dengan besarnya biaya ini, maka tidak mengherankan jika nantinya jual beli surat bebas Covid-19 akan marak kembali. ***