RIAU24.COM -  Hingga saat ini, penolakan terhadap 500-an orang tenaga kerja asing (TKA) asal China di Provinsi Sulawesi Tenggara, masih berlanjut. Sesuai rencana, para TKA asal China itu akan masuk ke daerah itu pada Selasa 23 Juni 2020 besok. Tak terima dengan kehadiran para TKA itu, puluhan mahasiswa IAIN Kendari melakukan aksi blokir akses jalan masuk,  tepat di gerbang perbatasan Ranomeeto tepatnya perbatasan dari Konawe Selatan dan Kota Kendari. 

Tak hanya sekedar memblokade jalan yang dilintasi para TKA itu, massa mahasiswa juga menyertai aksi mereka dengan melakukan bakar ban di lokasi, Senin 22 Juni 2020. Aksi itu sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada 500 TKA untuk masuk di Sultra.

Benni Putra, salah seorang mahasiswa IAIN Kendari mengatakan aksi yang dilakukan hari itu karena mereka tidak terima dengan kabar akan datangnya TKA di Sultra.

"Katanya mereka ini ada keahlian khusus, tapi tidak jelas keahliannya apa," katanya.

Kecewa Pemerintah 
Mahasiswa juga kecewa karena saat ini situasi pandemi, tapi pemerintah justru membuka peluang untuk TKA asal China tetap masuk.

"Ini kan masih pandemi, kenapa pemerintah tidak memikirkan dampaknya," ujarnya.

Akibat pemblokiran jalan tersebut, sehingga kendaraan baik roda dua maupun roda empat harus memilih alternatif jalan lain dengan cara memutar. 

Sebelumnya, Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan 500 orang tenaga kerja asing (TKA) asal China telah diizinkan masuk wilayahnya. Mereka akan bekerja membangun smelter di PT VDNI Morosi, Kabupaten Konawe, proyek yang disebut-sebut bisa menyerap ribuan pekerja lokal di daerah tersebut.

"Karena mereka menggunakan produk dari China, bahasanya China. Semua kita kan ndak bisa dan satu tenaga kerja asing itu di-backup lima sampai tujuh orang kita (pekerja lokal)," ujarnya lagi, belum lama ini. 

Selain dapat menyerap ribuan pekerja lokal, Ali Mazi juga menyampaikan kedatangan ratusan TKA tersebut juga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

"Mereka datang berinvestasi dan investasinya nggak tanggung-tanggung Rp 42 triliun. Kita punya APBD aja cuma Rp 4,2 triliun. Nah kita harus jaga kalau seperti itu," ujar Ali lagi. ***