RIAU24.COM -  Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan selama ini banyak pihak menduga Kartu Prakerja banyak masalah, salah sasaran dan salah urus, ternyata dugaan itu terkonfirmasi oleh rekomendasi KPK yang menemukan indikasi penyimpangan program tersebut.

“Saya yakin, KPK telah meneliti dengan cermat dan objektif. Saya berharap pemerintah memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi KPK tersebut, kalau rekomendasi KPK itu diabaikan dapat menambah kecurigaan publik,” kata Jazilul mengutip dari Gelora.co. Sabtu 20 Juni 2020.

Jazilul menilai tepat rekomendasi KPK agar pemerintah menyerahkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan Kemenaker maupun BNSP sebenarnya adalah sama-sama unsur pemerintah sehingga rekomendasi KPK tersebut sudah tepat.

“Apabila dialihkan kepada Kemenaker dan BNSP, itu juga merupakan bagian dari ranah eksekutif pemerintah. Dan, kita semua juga akan mengawasi kinerjanya,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menemukan indikasi penyimpangan pada program Kartu Prakerja dan lembaga tersebut sudah melakukan kajian terkait program pemerintah itu.