RIAU24.COM -  BENGKALIS - Dari malaysia, sekitar ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bengkalis yang pulang dan ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP) saat mewabahnya virus Corona.

Dan saat ini sudah dinyatakan sembuh dan akan mendapat bantuan dari Pemerintah kabupaten Bengkalis. Ternyata, mereka mengaku belum mendapatkan sepeserpun bantuan yang dijanjikan dari Pemkab Bengkalis ataupun Tim Gugus Tugas percepatan penanganan covid-19.

Hal tersebut diutarakan salah seorang TKI asal Desa Pambang Pesisir, kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis bernama Sabarudin. Ia mengaku, sejak pulang dari Malaysia setelah Malaysia menyatakan Lockdown dan dirinya menjadi orang dalam pengawasan (ODP) atau Pasien dalam pengawasan (PDP) saat di Bengkalis.

"Semenjak saya pulang dari Malaysia, saat itu sedang mewabahnya virus corona, dan Malaysia menyatakan lockdown, ketika saya tiba di Bengkalis, saya ditetapkan sebagai ODP,"ungkap Sabarudin, kepada wartawan, Kamis 18 Juni 2020.

Setelah ditetapkan sebagai ODP, lanjut Sabarudin saat itu Pemkab Bengkalis menjanjikan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para TKI di Bengkalis melalui rekening bank Riau Kepri.

"Tetapi sampai sekarang ini, saya belum ada menerimanya sepeserpun. Sedangkan, uang bantuan itu yang direncanakan lewat ke rekening bank Riau kepri dan rekening sudah siap tapi bantuan itu tak kunjung cair juga,"kesal Sabarudin.

Senada juga diutarakan M. Rosyadi. Rosyadi mengaku bahwa sampai sekarang ini, dirinya juga belum ada menerima berupa bantuan dari pemerintah Bengkalis.

"Kemarin disuruh buat rekening bank, ya kami buat. Karena itu, salah satu syarat untuk mendapatkan BLT ini dan harus punya buku tabungan atau rekening bank Riau kepri. Setelah rekening siap, udah berapa lama ini bantuan itu tidak kunjung kami terima juga,"ucap Rosyadi.

Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Bantan-Bengkalis Bersuara, Rabu 17 Juni 2020 kemarin gelar audensi ke BPBD Kabupaten Bengkalis mempertanyakan penanganan covid dan uang Rp182 milyar serta Rp20 milyar dari dana provinsi untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Bengkalis.

Dalam audensi itu, mahasiswa yang berjumlah 10 orang tersebut sebagai kordinator yaitu Mujib Rizki dan disambut langsung oleh Plh Bupati Bengkalis Bustami HY, Kalaksa BPBD Tajul Mudaris, Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan, Asisten II Heri Indra Putra dan Kadisdagperin Indra Gunawan.

Saat audensi Mujib Rizki, menyampaikan dan mempertanyakan berapa jumlah ODP TKI yang pulang dari Malaysia dimasa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bengkalis.

"Dihitung dari tanggal berapa mereka disebut sebagai ODP, sehingga dapat ditetapkan apakah dia layak mendapatkan bantuan TKI atau tidak. Kemudian, bagaimana bentuk, syarat dan ketentuan penyaluran dana kepada para ODP,"tegas Mujib Rizki.

"Berapa jumlah bantuan perkepala ODP yang ia dapatkan dan berapa bulan mereka wajib dapat bantuan ini. Apa penyebab keterlambatan penyaluran bantuan ini kenapa sampai hari ini belum ada transparansi dari pihak Pemda Bengkalis,"ucap Mujib lagi.

Disamping itu, para Mahasiswa juga mempertanyakan kemana saja uang sebesar Rp182 miliar dan 20 miliar dari Provinsi untuk penanganan covid yang sudah diterima Pemkab Bengkalis. 

"Apa saja sub pembagian dari jumlah anggaran covid tersebut, itemnya apa saja, dan telah digunakan untuk apa saja anggaran pemda tersebut. Apa benar yang terjadi dengan anggaran yang bermasalah tentang APD RSUD Mandau dan bungkus sembako disperindag yang tidak digunakan apa ada kaitan dengan anggaran Rp182 M tersebut,"ujarnya lagi.

Sementara, Hipematan-B juga menuntut dan mendesak Pemkab dan pihak terkait supaya menyegerakan apapun bentuk bantuan dan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat agar bisa dilaksanakan dengan waktu yang secepatnya dan tidak ada peroses yang masih bertele-tele dari atas sampai kebawah.

Sehingga, tegas Mujib Rizki, masih juga membebankan masyarakat yang terdampak. " Dan kami memberikan Mosi tidak percaya dan bentuk kekecewaan kepada pemkab Bengkalis dan pejabat terkait dalam penanganan covid dikabupaten Bengkalis yang dinilai lemah dan tidak inkonsisten,"kesalnya.

"Dan setelah audiensi ini dilaksanakan ada upaya yang kami dapatkan menjadikan Bengkalis lebih baik lagi dan tidak ada tumpang tindih dan alasan pejabat dalam bekerja demi masyarakat karna kalian semua digaji bukan dipaksa,"pungkasnya.