Sementara, tujuh fraksi lainnya menyetujui RUU HIP untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di Rapat Paripurna.

"Draft RUU yang telah disempurnakan akan disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk dapat dijadwalkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya untuk dapat dimintakan persetujuan menjadi RUU Usul DPR," tulis dokumen itu.

Di pihak lain, Fraksi Partai Demokrat tidak menyampaikan pendapatnya karena menarik keanggotaan dari Panja RUU HIP. Pertimbangannya, situasi dan kondisi masyarakat yang sedang kesulitan menghadapi dampak wabah Covid-19.

"Benar kami menarik diri dari pembahasan RUU HIP," kata Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan, dalam keterangan tertulisnya mengutip dari CNNIndonesia.com, Senin 15 Juni 2020.

"Selain fokus ke pandemi Virus Corona yang masih memerlukan perhatian sangat serius, juga disebabkan karena substansinya masih belum sesuai dengan sikap dan pandangan politik Partai Demokrat," imbuh dia.

Menurut Hinca, RUU tersebut masih belum menjadikan TAP MPRS anti-komunisme sebagai acuan utama.