RIAU24.COM -  JAKARTA - Sikap ngotot Israel menganeksasi Tepi Barat membuat pihak Palestina bersiap mengambil langkah tegas. Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, mengatakan Otoritas Palestina (PA) akan mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka sesuai garis batas 1967.

Berbicara pada konferensi pers di Ramallah pada hari Selasa, Shtayyeh mengatakan langkah israel tersebut merupakan ancaman eksistensial bagi Palestina. "Aneksasi akan menjadi pelanggaran serius perjanjian dengan Otoritas Palestina," katanya.

Menurut seorang pejabat Palestina, dikutip dari Ynet News, 9 Juni 2020, pihak Otoritas Palestina sedang mempertimbangkan pemotongan anggaran untuk sektor publik dan meminimalkan layanan sipil atas kemungkinan aneksasi.

"Kami bukan nihilis atau bodoh, dan kami tidak ingin kekacauan," kata Hussein al-Sheikh, pembantu senior Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang memimpin hubungan dengan Israel, mengatakan kepada New York Times yang dikutip Tempo.

"Kami pragmatis," katanya. "Kami tidak ingin hal-hal mencapai titik tanpa timbal balik. Aneksasi berarti tidak ada pengembalian dalam hubungan dengan Israel."

Komentar Shtayyeh menggemakan pernyataan yang ia buat Senin malam di TV Palestina, ketika ia berjanji untuk memajukan semua yang terkait dengan masalah transisi Otoritas secara politik dan legal menjadi sebuah negara, jika Israel terus bergerak maju dengan rencana aneksasi.

Para pemimpin Palestina berharap bahwa langkah-langkah ini akan mengingatkan Israel bahwa keruntuhan Palestina akan membuat Israel bertanggung jawab atas nasib jutaan orang.

"Entah mereka mundur pada pencaplokan dan semuanya kembali ke keadaan mereka sebelumnya, atau mereka menindaklanjuti pencaplokan dan mereka kembali menjadi kekuatan pendudukan di seluruh Tepi Barat," kata al-Sheikh.

Dia memperingatkan bahwa aneksasi akan membuat Otoritas Palestina tidak lebih dari sebuah badan sipil yang bertanggung jawab atas sekolah, rumah sakit, dan kantor polisi. "Saya tidak akan menerima bahwa peran saya adalah penyedia layanan," kata al-Sheikh. "Saya bukan kota atau badan amal."

Al-Sheikh juga memperingatkan bahwa langkah seperti itu akan berarti penurunan drastis dalam pendanaan untuk Jalur Gaza yang disediakan Otoritas Palestina setiap bulan untuk menutupi gaji dan pengeluaran lainnya.***