RIAU24.COM -  Aksi protes saat ini terus merebak di tengah masyarakat Brasil. Hal itu setelah pemerintah negara itu dituduh telah menyembunyikan informasi terkait perkembangan virus Corona Covid-19 di negara itu. Padahal, negara itu saat ini telah menjelma menjadi negara dengan kasus pandemi Corona tertinggi kedua di dunia, setelah Amerika Serikat. 

Pemerintah Brasil saat ini dituduh melakukan langkah totalitarianisme setelah memutuskan untuk tidak lagi merilis jumlah total kasus positif dan kematian rakyatnya akibat virus Corona Covid-19. Brasil bahkan telah menghapus situs resmi terkait informasi virus Corona.

Dilansir viva yang merangkum theguardian, salah satu sumber di Kementerian Kesehatan Brasil dengan terang-terangan menyebut keputusan itu diperintahkan langsung oleh Presiden Brasil, Jair Bolsonaro. Akibatnya, aksi protes dari rakyat Brasl terus meluas hingga saat ini. 

"Upaya otoriter, tidak sensitif, tidak manusiawi dan tidak etis untuk membuat mereka yang meninggal dunia karena COVID-19 menjadi tidak terlihat ini, tidak akan berhasil. Kami dan masyarakat Brasil tidak akan melupakan mereka, maupun tragedi yang menimpa bangsa," kata Presiden Dewan Nasional Sekretaris Kesehatan Brasil, Alberto Beltrame.

Sementara itu, situs John Hopkins University melansir, Brasil saat ini memiliki jumlah kasus tertinggi kedua di dunia, yaitu 672.846 dan telah menyusul Italia dengan 35.930 kematian. John Hopkins sempat menghapus Brasil dari tabel perhitungan global, namun kemudian mengembalikannya.

Data Dihentikan 

Pada Jumat lalu pemerintah Brasil menghentikan perilisan jumlah kumulatif dari kasus Covid-19. Sebagai gantinya, pemerintah hanya menyediakan angka kasus yang terjadi setiap hari. Tak hanya itu, situs Kemenkes Brasil sempat offline, bamun saat ini telah aktif kembali. Namun setelah aktif, situs itu tidak lagi mengabarkan jumlah total kematian dan kasus yang dikonfirmasi Corona Covid-19 yang dinyatakan positif.

Sontak saja, langkah pemerintah Brasil itu menuai kecaman keras oleh masyarakat Brasil. Para dokter, asosiasi medis dan gubernur negara bagian juga menyebut tindakan ini sebagai upaya untuk mengendalikan informasi.

Jaksa federal telah mengumumkan penyelidikan pada Sabtu pekan lalu dan memberikan waktu 72 jam kepada Menteri Kesehatan untuk menjelaskan keputusan tersebut. ***