RIAU24.COM -  Belum lama ini, Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan itu mendapat sorotan dari mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli.

Rizal mengaku kaget karena peraturan itu diteken saat rakyat lagi mengalami kesusahan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Namun secara umum, Rizal mengaku setuju bahwa semua rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan rumah tinggal dan tentu harus dipikirkan pembiayaannya. 

"Rakyat kita soal BPJS sudah dinaikin, listrik naik, pengangguran tinggi, dan sebagainya. Kok timingnya dilakukan hari ini. Kenapa sih tidak sabar dikit nungguin tahun depan sudah normal kembali, orang sudah kerja, lebih stabil baru kita laksanakan program ini," lontarnya, dari tayangan tvone, Sabtu, 6 Juni 2020.

Dilansir viva, Rizal mengatakan, pemimpin itu jangan main seenaknya bikin kebijakan yang menyengsarakan rakyat di tengah situasi sulit sekarang ini. Harusnya, kata dia, pemimpin itu punya kebijakan yang dapat meringankan beban rakyat.

"Mohon maaf, pemimpin itu harus ada hatinya buat rakyat, jangan main seenaknya saja. Tadi kan mau ngumpulin biaya murah. Kalau caranya motong gaji mah kerjaan paling gampang itu, malak istilah paling gampang," ujarnya.

Tak hanya itu, Ramli lebih jauh mempertanyakan konsep program itu karena dinilai tidak jelas. Karena, cukup banyak pegawai yang sudah punya rumah. Kemudian, bagaimana bagi pekerja yang sudah punya rumah apakah harus bayar atau tidak.

"Ketiga, namanya tabungan apakah ada bunga atau tidak? Jadi gini-gini soal teknis bisa dibahas. Yang paling penting rakyat kita lagi susah kok, daya beli lagi rontok, pengangguran tinggi, BPJS naik, listrik naik, lain-lain naik. Lah, kok tega-teganya waktunya potong lagi gajinya hari seperti ini. Sabar dikitlah, tunggu tahun depan kalau kondisinya sudah stabil," jelas dia.

zxc2

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meneken PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Dengan adanya PP Tapera, maka perusahaan atau pekerja akan dipungut iuran baru. Gaji para pekerja siap-siap akan dipotong 2,5 persen untuk iuran Tapera tersebut.

Dalam Pasal 15 PP Tapera disebutkan, bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri.

Kemudian dari angka 3 persen, sebanyak 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja yang diambil dari gaji pegawai.

Peserta dana Tapera dalam PP itu disebutkan terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri. Golongan pekerja yang dimaksud meliputi calon PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pekerja BUMN, pekerja BUMD dan pekerja dari perusahaan swasta.

Sedangkan, pekerja mandiri menjadi peserta dengan mendaftarkan diri sendiri kepada BP Tapera. Jika peserta mandiri tidak membayar simpanan, maka status kepesertaan Tapera dinyatakan non-aktif. ***