RIAU24.COM - Menteri Agama Fachrul Razi dianggap offside karena secara sepihak membatalkan keberangkatan ibadah Haji.

Berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, telah mengatur secara jelas tentang tata pelaksanaan ibadah haji dan umrah, bahwa segala keputusan dibicarakan dan diputuskan pemerintah bersama dengan DPR.

zxc1

Lagi-lagi menteri agama offside, hal sepenting dan segenting ini tidak melibatkan DPR. Menag sepertinya gagap memahami UU," ujar Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Nurhasana Zaidi dalam pernyataan resminya, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Ia pun menjelaskan, ibadah haji sangat terkait dengan hajat hidup rakyat. Dengan pembatalan ini, maka persoalan yang terjadi tidak hanya pemberangkatan dan pemulangan saja tapi termasuk dana haji yang telah dibayarkan peserta dan APBN untuk penyelenggaraan haji serta kontigensi plan terkait kemungkinan pembatalan tersebut.

zxc2

“Seharusnya pemerintah bijak menahan diri mengumumkan ini, toh kita sudah sepakati dan agendakan bahwa besok lusa, Kamis 4 juni 2020, komisi VIII baru akan rapat dengan kemenag terkait ini, sambil menunggu keputusan resmi dari Saudi."

"Kita faham bahwa banyak pertimbangan prioritas untuk pembatalan pelaksanaan haji, tapi harusnya segala kontigensi plan dikomunikasikan secara efektif dan kita putuskan di meja rapat”, tegasnya.

Anggota Komisi VIII ini pun menjelaskan, bahwa pihaknya sepakat akan panggil Menteri Agama untuk mengklarifikasi kan hal ini. "Karena terbukti baru beberapa saat diumumkan masyarakat sudah gaduh. Menteri Agama harus bertanggung jawab, termasuk mencabut KMA itu bila ternyata ada kontigensi plan yang lebih baik yang kita putuskan saat rapat besok,” pungkasnya.