RIAU24.COM - BENGKALIS- Adanya polemik berkembang tentang pemotongan gaji selama 3 bulan, dari 12 bulan menjadi 9 bulan terhadap gaji honorer. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis H. Adri, SE mengaku sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini.

zxc1

Untuk itu dirinya bersama Komisi III DPRD Bengkalis akan mengawal dan tetap fokus nantinya dengan upaya mencari solusi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sehingga pemenuhan gaji selama 12 bulan terhadap honorer bisa terpenuhi.

“Terkait dengan isu atau polemik gaji honorer yang banyak beredar di media online maupun media sosial (Medsos) dari dianggarkannya gaji honorer selama 9 bulan dari 12 bulan atau terjari pemotongan 3 bulan)," ungkap H. Adri dari partai PKS saat dikonfirmasi, Senin 1 Juni 2020.

zxc2

"Saya melihat ada dua hal yang perlu disikapi, pertama kepada pihak terkait (honorer,red) diharapkan untuk tetap tenang dalam bekerja dan jaga keselamatan, karena ini sifatnya sementara untuk memenuhi peralihan anggaran sesuai SKB dua Menteri danPlh Bupati Bengkalis juga menyampaikan di media bahwa akan dicarikan solusinya dalam APBD-P 2020 sehingga anggarannya kembali penuh dari 9 bulan jadi 12 bulan,” ungkapnya lagi.

Sambungnya, keduanya, mengutip apa yang disampaikan Plh Bupati Bengkalis tersebut. Pemkab Bengkalis hendaknya langsung menindaklanjuti dengan melakukan peralihan anggaran (jangan menunggu APBD-P, baru akan terjadi di september 2020) dan satu hal lagi OPD-OPD harus disiplin mengikuti arahan "Proyek Kegiatan Fisik”

"Jangan dikerjakan dulu sampai selesainya peralihan anggaran dan menyarankan OPD, untuk tidak menjalankan kegiatan fisik tanpa SPD," ujarnya.

Diutarakan H. Adri, apabila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidak seimbangan keuangan daerah dalam kontek penerimaan lebih kecil dari kebutuhan pembiayaan.

“Hal ini tidak boleh terjadi dan jangan sampai gaji tenaga honorer atau kontrak yang dikorbankan. Jika ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakseimbangan keuangan daerah,” ucapnya lagi.

DPRD khususnya, ungkapnya, komisi III nantinya, sepakat untuk mengawalnya. Bahkan akan memberikan jalan atau saran terbaik untuk dibahas bersama-sama. Sehingga pemenuhan gaji honorer bisa terealisasi secara baik dan taat anggaran.

“Sebagai solusinya, hemat saya Pemkab Bengkalis jika diperlukan mengambil kebijakan-kebijakan yang memang tidak populer antara lain menggeser atau mengambil dari anggaran belanja modal, walaupun waktu pergeseran ke-2 kemarin udah dirasionalsasi sekitar 54 persen dan mata anggaran lainnya yang masih memungkinkan untuk di relokasi memenuhi anggaran 3 bulan gaji honorer atau kontrak. Kalau harus memilih, kita tentu lebih memilih menyelamatkan ekonomi ribuan honorer daripada pembangunan jalan atau gedung, karena pembangunan jalan atau gedung bisa ditunda,” ujarnya.

Menurutnya lagi, momen Covid-19 ini tentunya menjadi pertimbangan untuk segera mengambil kebijakan tersebut. Karena, walaupun secara penanganan kesehatan masyarakat atas wabah Covid-19 cendrung menurun tentu hal itu menimbulkan dampak ekonomi dan tetap mempertahankan jaring pengaman sosial.

“Insya Allah, dalam minggu ini kita selesaikan nasib honorer dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karena, wabah Covid-19 ini akan bergeser dan menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat,”pungkasnya.