Menu

Mahfud MD: Tidak Ada yang Bisa Mencabut TAP XXV/MPRS/1966 Tentang PKI, Netizen Bilang Ini

Riki Ariyanto 31 May 2020, 12:02
Mahfud MD: Tidak Ada yang Bisa Mencabut TAP XXV/MPRS/1966 Tentang PKI, Netizen Bilang Ini (foto/int)
Mahfud MD: Tidak Ada yang Bisa Mencabut TAP XXV/MPRS/1966 Tentang PKI, Netizen Bilang Ini (foto/int)

RIAU24.COM - Menkopolhukam, Prof Mahfud MD memberikan penjelasan bahwa tak ada yang bisa mencabut TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 terkait pembubaran PKI. Prof Mahfud MD juga menegaskan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang ada bukan untuk membuka pintu bagi komunisme.

zxc1

Hak itu disampaikan Prof Mahfud MD di akun media sosial (Medsos) twitternya. "Ada yg resah, seakan ada upaya menghidupkan lg komunisme dgn mencabut Tap No. XXV/MPRS/1966. Percayalah, scr konstitusional skrng ini tak ada MPR atau lembaga lain yg bs mencabut Tap MPR tsb. MPR yg ada skrng tak pny wewenang mencabut Tap MPR yg dibuat thn 2003 dan sebelumnya," cuit @mohmahfudmd, Minggu 31 Mei 2020.

"RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yg skrg ada bkn utk membuka pintu bg komunisme tp utk menguatkan Pancasila sbg ideologi negara. Masyarakat bisa berpartisipasi ikut mengkritisi isi RUU tsb agar bisa benar2 menguatkan Pancasila sbg dasar ideologi negara," cuit @mohmahfudmd.

zxc2

Lagsung saja cuitan Prof Mahfud MD itu ramai dan dikomentari netizen. @johanhowan: "Negeri ini luas prof. Bagaimana kelompok masyarakat dpt memahami Tap MPR maupun HIP Sedangkan kelompok haluan negatif terus bergerak. Misal HTI Kuncinya pemerintah harus tegas."

@Mahir98Mhd: "Terus, kenapa pihak MPR tidak ada mengkonfirmasi bahwa hal itu tidak benar pak @mohmahfudmd."


@de_baweano: "Yang ga resah ama kemuncukan PKI adalah ia sendiri prod, di luar penganut paham komunis pasti resah."

@abong_lek: "Di negara kita semua bisa jadi mungkin kayaknya pak."

@qs_kahfi: "Pak mahfud, perkenalkan saya murid tl-nya rocky gerung. bpk mahfud, saat ini alhamdulillaah anda menjadi bagian dari pemerintah, saya sebagai org yg bod*h ini, berharap agar bpk tetep adil dlm memberi masukan kpd atasan (bpk presiden). tetep jaga demokrasi, jgn curiga pd kritik."