RIAU24.COM -  KUALA LUMPUR - Politik itu memang terkadang sangat kejam. Demi memenangkan persaingan,  siapa pun bisa disingkirkan tak peduli dia seorang yang punya nama besar atau berjasa besar.   

Kisah tragis jadi korban kejamnya dunia politik ini dialami oleh politikus tertuadi dunia,  Mahathir Muhammad. Pasca-pengunduran diri Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia, karir politiknya kian hancur. Terbaru, ia disingkirkan dari partai yang ia dirikan, Pribumi Bersatu.

Mahathir ditendang dari Partai Pribumi Bersatu setelah pengurus partai menerbitkan surat yang ditujukan ke Mahathir yang beralamatkan di Yayasan Kepemimpinan Perdana, Putrajaya, Kamis (28/5/2020).

Surat dengan perihal kedudukan keanggotaan sebagai anggota Partai Bersatu di bawah pasal 10.2.2 dan 10.2.3 undang-undang partai tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Partai Bersatu, Kapten Muhammad Suhaimi Bin Yahya dengan tembusan Presiden dan Sekjen Partai Bersatu.

Surat pada 15 Mei 2020 itu menginformasikan kedudukan kursi Mahathir di parlemen adalah di blok yang tidak mendukung pemerintah Perikatan Nasional yang dipimpin Perdana Menteri Muhyiddin Yassin merangkap Presiden Partai Bersatu.

Dalam sidang parlemen pada 18 Mei 2020, Mahathir juga telah menyertai dan duduk dengan partai oposisi. Maka dari itu diinformasikan menurut pasal 10.2.2 dan 10.2.3 Undang-Undang Partai Bersatu keanggotaan Mahathir adalah terhenti serta merta.

Sementara itu media officer Mahathir, Sufi ketika dikonfirmasi melalui grup WhatsApp mengatakan saat dirinya meninggalkan kantor surat tersebut belum terlihat.

“Saat kami semua meninggalkan kantor malam ini, surat fisik belum terlihat,” ujarnya. 

Sedangkan orang dekat Muhyiddin Yassin ketika dikonfirmasi kebenaran surat tersebut,  ia membenarkannya.

Di Indonesia, kisah seperti Mahathir Muhammad juga dialami politisi senior Amien Rais. Seperti halnya Mahathir, Amien Rais juga 'disingkirkan' oleh sejumlah elit Partai Amanat Nasional. Meski tak sampai dipecat sebagai anggota partai,  namun Amien Rais tak diberi posisi apa pun di dalam jajaran kepengurusan baru partai. ***