Pihak AS menuding, sikap China yang menolak pembahasan Hong Kong itu tak jauh berbeda dengan perilaku China dalam 'menutupi dan salah urus krisis COVID-19, juga pelanggaran terus-menerus terhadap komitmen HAM internasional dan perilaku melanggar hukum di Laut China Selatan. Berdasarkan kondisi itu, AS menilai CHina tidak bertindak sebagai negara anggota PBB yang bertanggung jawab'.

Rupanya, Zhang punya respons tersendiri terhadap tuduhan AS itu. "Fakta-fakta membuktikan berulang kali bahwa AS adalah pembuat masalah di dunia. AS-lah yang telah melanggar komitmen di bawah hukum internasional. China mendorong AS untuk segera menghentikan politik kekuasaan dan praktik-praktik intimidasi," ucapnya.

RUU keamanan nasional untuk Hong Kong akan melarang makar, pemisahan diri, penghasutan dan subversi. China mengatakan aturan hukum itu perlu untuk menghadapi demonstrasi disertai kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.

Para kritikus menilai RUU itu menjadi upaya langsung China untuk membatasi kebebasan Hong Kong, yang tertera dalam konstitusi kecil yang disepakati ketika kedaulatan Hong Kong dikembalikan ke China oleh Inggris pada tahun 1997 silam. 
Namun, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam membantah undang-undang itu akan membatasi hak-hak penduduk Hong Kong. ***