"Situasi seperti ini, jika pemerintah memberlakukan new normal tanpa menghitung keberadaan pesantren, maka sama saja pemerintah ingin membunuh pesantren. Bukan hanya menganaktirikan, tetapi juga menciptakan episentrum baru," tandasnya.

Pernyataan Gus Yaqut mendapat dukungan dari aktivis hak asasi manusia (HAM), Natalius Pigai. Ia meminta pemerintahan Jokowi lebih serius memperhatikan kondisi pesantren di tanah air.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo jangan sampai hanya serius memperhatikan dan merangkul pesantren untuk mendapatkan suara santri dalam memenangkan pemilu saja. "Jangan sampai mereka dimanfaatkan saat pemilu, tapi diabaikan saat mereka susah," pungkasnya seperti dilansir RMOL. ***