RIAU24.COM -  Mahfud MD mengaku sering pusing dengan posisinya saat ini. Pasalnya, sebagai orang yang dipercayakan menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024, banyak tugas yang harus diembannya. Namun pusing yang dialami Mahfud bukan terkait dengan wewenang yang dimilikinya. 

"Pusing. Dalam pengertian terlalu banyak alternatif kebijakan satu sama lain yang tidak sinkron," lontarnya, saat menjadi nara sumber pada Youtube Deddy Corbuzier.

Lebih lanjut, Mahfud kemudian memberi salah satu contoh. Seperti keputusan tentang percepatan penanganan Covid-19. Menurut dia, masyarakat banyak keinginannya dan suka terjadi perbedaan, tapi pemerintah harus mengambil keputusan. Makanya, pemerintah tidak boleh terombang-ambing dalam mengambil keputusan meskipun banyak perbedaan di masyarakat.

"Kalau kita terombang ambing oleh perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat dengan berbagai kepentingannya, memang ada kepentingan masyarakat yang tulus ingin keselamatan publik, ada yang memang motif politik, agenda pribadi, agenda bisnis," ujarnya, dilansir viva, Rabu 20 Mei 2020.

Nah, Mahfud mengaku pusing ketika pemerintah harus mengambil keputusan. Akan tetapi, tingkat pusingnya Mahfud itu bukan berarti putus asa apalagi stres berlebihan, sama sekali tidak. "Pusing dalam arti kita harus bagaimana mengatur ini agar kita bisa ambil keputusan paling mendekati," jelas dia.

Dalam kesempatan itu, juga disinggung terkait pemerintah kerap berbeda-beda dalam menyampaikan suatu kebijakan terkait penanganan Covid-19. Menanggapi hal itu, Mahfud mengatakan, sesuatu yang masih menjadi wacana pembicaraan kadangkala sudah bocor duluan di masyarakat.

"Bocornya bukan dibocorkan oleh pejabat. Kadangkala kan seperti zaman sekarang kita pakai virtual, itu bisa bocor ke mana-mana. Ketika ini sudah mulai bocor maka muncul pertanyaan, lalu pejabat yang bersangkutan kadangkala menjelaskan dalam gelagapan (gugup) berbeda-beda. Tapi keputusannya tidak pernah berbeda-beda, ketika jadi wacana saja yang sering diperdebatkan orang," katanya.

Mahfud menganggap, adalah sesuatu hal yang wajar jika terjadi perdebatan dalam menanggapi sebuah permasalahan atau keadaan. Ia kemudian mengungkapkan, dalam rapat terbatas maupun rapat kabinet bersama Presiden Jokowi, juga terkadang terjadi perbedaan pendapat. Namun, keputusan tetap diambil Presiden Jokowi.

"Biasanya keputusan satu, artinya ketika muncul masalah dikemukakan oleh Presiden. Semua menteri bicara jelaskan, ada yang sama, ada yang beda. Lalu Presiden mengambil keputusan, sudah satu," tutupnya. ***