RIAU24.COM -  Wakil ketua DPRD Riau Hardianto sangat menyayangkan terhadap pemerintah presiden Jokowi khususnya pemerintah kota Pekanbaru yang tidak tegas melarang orang berkumpul di pusat perbelanjaan atau Mal maupun yang terjadi di bandara. 

Padahal menurutnya dalam aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) rumah ibadah tidak boleh melaksanakan kegiatan yang sifatnya berjamaah begitu juga Mal yang hanya dibolehkan dibuka untuk kebutuhan pokok seperti swalayan. 

"Tapi sekarang ini dibuka, padahal aturan PSBB diluar swalayan yang bukan ekonomis strategis tidak boleh dibuka alias ditutup, " kata Hardianto di DPRD Riau. Senin 18 Mei 2020.

Untuk itu dengan apa yang terjadi sekarang ini Ia meminta kepada pemerintah harus adil dan serius dalam menerapkan aturan yang sudah dibuat. Hal ini diminta agar tidak memunculkan sikap cemburu di tengah masyarakat. 

"Saya juga memaklumi jika ada Masyarakat yang berfikir cemburu kenapa masjid ditutup dan Mal dibuka, "ujarnya. 

Tapi intinya politisi Gerindra ini meminta pemerintah berlaku adil supaya tidak ada ketimpangan. Yaitu dengan menutup Mal.  Sebab jika terjadi ketimpangan akan membuat dinamika di tengah masyarakat dan mengundang tidak kondusifnya susasa dibawah. 

"Hal ini diminta juga agar jangan sampai Mal menjadi penyebab penyebaran cluster baru virus corona ini. Sebab tidak ada yang jaminan Mal itu bersih dari virus, taroklah kalau diluar ada Protokol covid-19 tapi kalau didalam gimana,"pungkasnya. 

Terkait soal alasan pemerintah perekonomian terganggu lantaran Mal tidak ditutup, Dia meminta pemerintah harus mengesampingkan hal itu dengan mementing kesehatan masyarakatnya dahulu. 

"Kalau ekonomi jalan sementara masyarakat sakit sama aja tidak ada gunanya. Dan jika masyarakat terinfeksi di Mal tentu yang kewalahan rumah sakit juga. Jadi kalau kita berfikir lebih dalam tentu adalah kesehatan masyarakat dahulu,"tutupnya.