RIAU24.COM - Presiden Joko Widodo mengatakan jika pihaknya saat ini masih melarang mudik, tapi transportasi tidak dilarang. Pernyataan Jokowi itupun menuai kritik karena dinilai inkonsisten dengan upaya pemutusan rantai COVID-19.

Dikutip dari Kumparan.com, Senin, 18 Mei 2020, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio berpendapat kebijakan presiden tentang mudik dilarang, namun transportasi dibolehkan itu sangat aneh. Karena, orang-orang berpergian pasti menggunakan transportasi.  

"Maksud saya, yang enggak boleh mudik tapi transportasi boleh, ya kan aneh saja. Orang justru pergi itu pakai transportasi, maka justru transportasi itu yang harus dikendalikan," ujar Agus, Senin 18 Mei 2020.

Agus menilai jika inkonsistensi kebijakan pemerintah itu diawali oleh pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, tentang Surat Edaran Gugus Tugas terkait syarat-syarat orang yang boleh berpergian.  
"Ini kan awalnya ketika Menhub offside ngomong sudah dilonggarkan, tadinya kan baik baiknya, ada yang langgar dikit-dikit adalah. Nah, setelah itu kan polisi, Satpol PP, dan Dishub, kan lepas tangan, kan mereka bingung jadinya," jelas Agus.

"Kan itu aturan yang dibuat Gugus Tugas (syarat boleh pakai transportasi), bukan oleh Menhub. Sementara itu yang persoalannya kan di situ, sehingga berantakan semua. Kalau dia enggak ngomong gitu, enggak. Orang baik baik saja kok," lanjut Agus.

Setelah pernyataan Menhub yang membuka transportasi, kata dia lagi, masyarakat cenderung tidak lagi patuh dengan PSBB, orang-orang mulai berpergian dengan pesawat dengan tujuan yang belum bisa dipastikan untuk mudik atau murni bisnis. Sehingga hal ini yang kemudian tidak ada lagi penjagaan ketat oleh pihak kepolisian, Dishub, dan Satpol PP.

"Setelah itu sudah bubar. Kan didiemin sama polisi, kan sudah tidak ada penjagaan lagi. Saya bisa pahami, dia panas kehujanan lalu lah kok dilonggarin, jadi biangnya di situ. Biang keroknya sebetulnya di pernyataan Menhub itu. Dari situ ke sini udah kacau," terangnya.

Agus mengatakan, tidak ada lagi hal yang bisa diharapkan dari pemerintah. Semua kebijakan seperti PSBB tidak lagi diterapkan dengan baik. Hal itu terbukti dari adanya sejumlah pasar di Jakarta yang mulai penuh dengan kegiatan seperti biasanya.

"Nah, sekarang ya sudah terserah. Lepas saja sudahlah. Kan PSBB enggak juga dikerjakan, pasar di Bogor, di Bekasi, di Tanah Abang kaya gitu kan ngeri. Sudah enggak ada PSBB. Lepas aja enggak usah diatur-atur. Korbannya banyak, pasti banyak. Lihat saja. Yang saya khawatirkan tenaga kesehatannya tidak sanggup, udah itu aja," tutup Agus.