RIAU24.COM -  Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partonan mengatakan bahwa Presiden Jokowi selain mengangkangi Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan premi BPJS Kesehatan. Pemerintah juga diyakini telah menggerus kepercayaan publik.  

Demikian disampaikannya terkait kenaikan iuaran BPJS oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi. 

"Ini tentu akan menjadi preseden tidak baik. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dipastikan akan turun," kata Saleh Daulay, legislator Sumut II ini mengutip dari RMOL. Sabtu 16 Mei 2020.

Mentan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini juga mengakui sangat menyesalkan akan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah ekonomi masyarakat yang tidak menentu akibat pendemik Covid-19. 

Di hari-hari biasa saja masyarakat banyak yang mengeluhkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan lantaran memang tidak semestinya. Karena itu, putusan MA selaku yudikatif seharusnya diindahkan oleh eksekutif dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

"Masyarakat banyak sekali yang berharap agar pemerintah mengikuti putusan MA. MA konsisten dengan putusan sebelumnya yang menolak kenaikan iuran, Namun kenyataannya? pemerintah malah kembali menaikkan," sesal Saleh Daulay.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR ini meminta pemerintah segera mencabut Perpres 64/2020 yang telah diteken Presiden Jokowi sebagai landasan hukum menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Batalkan Perpres 64/2020 dan cabut!" tutup Saleh Daulay.