RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai jika kritikan yang diutarakan oleh kader PDI Perjuangan atas naiknya iuran BPJS Kesehatan dapat ditafsirkan sebagai upaya "cuci tangan" supaya tidak disalahkan sebagai partai penguasa.

Diketahui, dua kader PDIP mengkritik keras keputusan Jokowi yang menaikkan iuran BPJS Kesehatana adalah anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning, dan Walikota Solo F.X. Hadi Rudyatmo.

"Momentum agar PDIP tak ikut-ikutan disalahkan oleh rakyat," kata Ujang Komarudin dilansir dari Rmol.id, Sabtu, 16 Mei 2020.

Dia mengatakan jika kritikan sekeras apapun kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, jika dilakukan atas nama individu-individu diyakini tidak akan berpengaruh. Sebab, Jokowi sendiri juga kader PDI Perjuangan.

"Kritikan tersebut tak membuat Jokowi mencabut Perpres-nya tersebut," kata dia.

Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) juga menilai, dalam kasus naiknya iuran BPJS ini menunjukkan seorang kepala negara mengangkangi putusan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat binding (mengikat).