RIAU24.COM - Naiknya iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terus kritikan. Salah satunya tokoh cendikiawan muslim Din Syamsuddin. Dia menilai jika kenaikan iuran itu sebagai salah satu bentuk sikap zalim pemimpin pada rakyatnya.

Diberitakan Viva.co.id, Jumat, 15 Mei 2020, dia mengatakan jika Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 dimana kenaikan iuran BPJS Kesehatan diatur merupakan hasil dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyatnya.

"Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata, dan lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat," ujarnya, 15 Mei 2020.

Mantan Ketum PP Muhammadiyah itu juga menilai dalam situasi pandemi COVID-19 ini rakyat berada dalam situasi sulit dan pemerintah seharusnya tidak menambahkan kesulitan itu.

Mengingat perpres telah terbit, menurutnya tidak menjadi persoalan jika memang itu dicabut. Ia mendorong agar itu dibatalkan.

"Kita menuntut pemerintah untuk menarik kembali keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial (social disobedience)," katanya. 

Din juga menyoroti kondisi BPJS Kesehatan yang tengah memiliki hutang yang cukup banyak dan belum dibayarkan ke rumah sakit di Tanah Air. Bahkan hutang itu kini telah mencapai triliunan rupiah.

Dia mengingat jangan sampai, justru uang rakyat itu digunakan untuk kepentingan lain seperti proyek infrastruktur.

"Ke mana uang rakyat selama ini? Jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, maka itu dapat dinilai sebagai bentuk penghianatan terhadap rakyat," kata Din.