RIAU24.COM - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2020 mendatang.

Dia mengatakan jika kebijakan Jokowi itu justru membuat masyarakat semakin terbebani terlebih lagi adanya pandemi Covid-19.

"Enggak tepatlah (kebijakan) presiden itu, apa tidak bisa menunggu tahun anggaran depan atau sampai pandemi selesai, atau paling tidak mereda lah," ujarnya dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis, 14 Mei 2020.

Dia menilai jika perpres itu memang memberi keringanan bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Mereka dapat mengaktifkan kembali kepesertaan JKN-KIS dengan membayar tunggakan iuran 6 bulan meskipun tunggakan sebenarnya lebih dari itu. Pembayaran tunggakan yang dimaksud paling lambat diserahkan sebelum 2021.

Namun, dia mengingatkan bahwa sejauh ini banyak masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Para pelaku bisnis dan UMKM pun omsetnya menurun.

"Apa enggak menyengsarakan rakyat? Mikir makan saja susah kok malah disuruh melunasi tunggakan," ujarnya lagi.

Dilanjutkannya, Perpres itu, juga berpotensi membuat Pemkot Solo berhutang ke BPJS. Selain membayar penerima bantuan iuran(PBI), Pemkot juga dibebani subsidi bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) sebesar Rp 16.500.

Terlebih, anggaran Pemkot di tahun 2020 sudah terkuras untuk penanganan Covid-19 sejak Maret lalu. "Kami hitung-hitung per Juni sampai Desember kami akan berhutang ke BPJS. Kami sudah sampaikan ke BPJS akan kami bayar tahun 2021," jelanyas.