RIAU24.COM - Pemerintah Provinsi Riau masih menunggu masukan dari bupati walikota, yakni, Kampar, Pelalawan, Siak, Bengkalis dan Dumai yang akan melaksankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) besok, Jumat (15/5/20).

Berbagai masukan dari kepala daerah dinilai sangat diperlukan. Pasalnya ada yang menyangkut dengan karakteristik suatu wilayah, maka daerah itulah yang lebih memahami yang nantinya diharapkan dapat dituang dalam Pergub yang sedang disiapkan Pemprov Riau.

zxc1

"Jika ada hal-hal yang diatur, sebagai tambahan, bentuk kearifan lokal atau ada inovasi dengan cara-cara yang akan dilakukan daerah, silahkan diatur dalam peraturan bupati walikota. Misalnya daerah tertentu memiliki adat melalui bathin atau ninik mamak, mungkin punya cara tersendiri dalam dalam mensosialisasikan yang membuat orang tertarik," kata Syahrial Abdi Asisten III Setdaprov Riau, Kamis (14/5/2020).

"Yang pasti, karena Pergub itu akan menjadi acuan setelah berkomunikasi dengan bupati walikota dan tak ada masalah lagi. Kemudian sudah dipastikan sudah tertampung semua pendapat, termasuk Forkopimda. Karena bagaimana pun, Forkopimda juga terlibat dalam pelaksanaan PSBB ini," papar Syahrial.

zxc2

Seperti diketahui, Gubri Rabu (14/5/20) membuat surat yang ditujukan kepada lima daerah yang akan melaksanakan PSBB. Surat itu sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Kesehatan RI, nomor HK 01.07/Menkes/308/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kabupaten Kampar, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Dumai.