Antara BPNT dan BLTD, Di Bengkalis Sudah 5 Bulan Warga Masyarakat Miskin Belum Terima BPNT
RIAU24.COM - BENGKALIS- Bantuan pangan non tunai (BPNT) hingga saat ini yang sudah memasuki bulan kelima belum juga tersalurkan. Ditambah lagi, mewabahnya Covid-19 membuat warga masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bengkalis semakin susah.
Sedangkan, saat ini Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) Rp600 ribu, sedang disalurkan oleh pihak pemerintah, Kabupaten Bengkalis. Hal itu membuat warga miskin yang tidak menerima BLTD di Bengkalis harus gigit jari.
zxc1
Boyek salah seorang warga Desa Simpang ayam menyampaikan dan mengakui bahwa sudah memasuki 5 bulan ini dirinya belum juga mendapat bantuan PKH dari pemerintah.
zxc2
Terpisah, Kepala Desa Wonosari Siswanto menyampaikan dan meminta kepada pihak pemerintah daerah maupun pusat supaya mempercepat menyalurkan bantuan BPNT tersebut.
"Sekarang kan tengah berlangsung pendataan yang masyarakat menerima BLTD dan tentu akan disalurkan. Dan masalah ini kami juga tidak mau ada polemik masyarakat dikarena BPNT belum ada kejelasannya,"ungkap Siswanto.
"Jadi warga bisa mendapatkan bantuan secara mendata, namun yang jadi polemik saat ini penerima BPNT sama sekali belum ada titik terangnya kapan akan disalurkan,"cetusnya.
Menurutnya, bagi masyarakat yang sudah terdaftar di BPNT tidak akan terdaftar sebagai penerima BLTD lagi," Inilah yang jadi kendala bagi kami untuk menyalurkan BLTD karena takutnya jadi polemik di masyarakat dikarenakan sudah 5 bulan BPNT belum diterima juga,"katanya lagi.
Dia berharap, kepada pemerintah untuk dapat segera meluncurkan BPNT, sehingga penyaluran BLTD bisa bersamaan, untuk situasi sekarang ini sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat.
"Kita sekarang sedang mendata, jadi apabila BPNT sudah di salurkan maka BLTD akan kita bagikan, jadi biar nanti masyarakat tidak salah paham, di bilang tidak dapat bantuan, sebenarnya sudah tapi bantuan dalam bentuk yang berbeda,"ungkapnya seraya mengatakan, di Desa Wonosari tercatat Penerima Keluarga Harapan (PKH) 40 Kepala Keluarga (KK), BPNT Pusat 78 KK, BPNT Otonom/Daerah 98 KK dan bantuan lainnya sesuai kuota keuangan desa ada 147 KK.