RIAU24.COM - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat bicara dan blak-blakan. Hal itu terkait sebutan yang dialamatkan kepadanya sebagai menteri segala urusan.

Luhut mendapat julukan itu lantaran dianggap kerap ikut campur dan mengurusi pekerjaan lain yang bukan di bawah kementeriannya. Politisi senior Partai Golkar ini menyatakan, bahwa memang banyak bidang yang menjadi urusannya. Hal itu diungkap Luhut dalam Bincang Khusus bersama Radio Republik Indonesia akhir pekan lalu.

“Banyak yang bilang pak Luhut kok ngurusin ini. Kan di bidang saya banyak. Ada pariwisata, perikanan, PUPR itu kan berkaitan dengan UMKM, perindustrian. Kita harus duduk rame-rame, nggak bisa sendiri,” ungkapnya seperti dilansir pojoksatu.id.

Kendati demikian, Luhut berujar bahwa memang itu yang harus ia lakukan. Ia menjelaskan, suatu pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik jika terkoordinasi bersama kementerian terkait.

Sebab, semua merupakan pekerjaan yang saling terkait dan terhubung satu sama lainnya. “Jika ada satu kementerian yang bergerak sendiri, maka strategi yang dibangun oleh pemerintah akan percuma,”

Sebaliknya, Luhut menyebut bahwa anggapan itu muncul karena ketidaktahuan orang. “Jadi kalau orang yang tidak paham, itu mereka pikir waduh pak Luhut kerjain semua. Rnggak juga, kalau kerjain semua saya juga enggak kuat,” jelasnya.

Luhut lantas memberikan contoh pembangunan MRT yang diurus Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk proyek tersebut, pihaknya harus memanggil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).

Alasannya, yang mengurusi lahan ataupun tata ruang kota adalah Kementerian ATR/BPN.

“(Kementerian) Keuangan di bawah saya enggak? Kan enggak. Tapi saya undang rapat karena urusan pembiayaan. Pemda di bawah saya bukan? Enggak kan. Jadi kalau dibilang ngurus semua, ya memang harus,” paparnya.

Untuk diketahui, Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi saat ini membawahi enam kementerian. Di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lalu Kemenhub, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ada juga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).