RIAU24.COM -  Setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy,  giliran politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul ikut menyerang Gubernur Anies Baswedan. 

Ruhut menyebut Anies tak mampu berkutik untuk merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tentang ketidakmampuan anggaran Pemerintah Provinsi DKI membiayai bantuan sosial (bansos) bagi 1,1 juta warga ibu kota.

“Soal Bansos, Anies pilih tak nyerang balik, apa yang mau diserang balik, ngeles saja sudah enggak sanggup,” ujar Ruhut melalui akunnya di Twitter, Sabtu (9/5).

Twit politisi yang dikenal sebagai kutu loncat  itu terkait dengan pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati soal ketiadaan anggatan Pemprov DKI untuk pengadaan bansos 1,1 juta warga yang masuk daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ani -panggilan akrab Sri Mulyani- mendasarkan pernyataannya pada laporan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy tentang Pemprov DKI meminta pemerintah pusat menanggung bansos untuk warga Jakarta.

Ruhut menegaskan, penjelasan dari dua pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kabinet itu merupakan fakta akurat sehingga Anies dan pendukungnya tak bisa berkelit. “Langsung KO,” sambung Ruhut.

Sebelumnya Anies Baswedan menyatakan bahwa Pemprov DKI telah memberikan bansos kepada warga miskin sebelum adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu sebelum pemberlakuan PSBB, Pemprov DKI pada 16 Maret juga telah berinisiatif mengeluarkan seruan tentang bekerja dan belajar dari rumah.

Sementara itu,  Ketua Fraksi Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Wibi Andrinom, meminta polemik proses distribusi bantuan sosial (bansos) kepada warga yang terdampak Covid-19 diselesaikan secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut kini bukan saatnya untuk saling menyalahkan satu sama lain.

"Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan, antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama sama membantu rakyat yang sedang kesusahan," kata Wibi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu malam, 9 Mei 2020.

Wibi menjelaskan, pihaknya tak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya dana bantuan yang diberikan, baik pusat maupun daerah. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah untuk meminimalisir beban masyarakat dan memastikan tak ada yang kelaparan. "Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI," tutur dia.***