RIAU24.COM -  Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) mulai khawatir dengan masa depan bangsa ini setelah mencermati kebijakan pemerintah rezim Jokowi saat pandemi corona ini. 

Menyikapi kondisi tersebut DP MUI pun mengultimatum pemerintahan Joko Widodo untuk konsisten agar patuh terhadap konstitusi UUD 1945  untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Ada lima poin ultimatum DP-MUI kepada Presiden Jokowi terkait sejumlah kebijakan yang dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi tersebut. Utamanya, terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. 

"Pertama, mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya yang berasal dari Negara China dengan alasan apapun juga, karena TKA dari Negara China adalah Transmitor Utama Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) yang sangat berbahaya dan mematikan," tegas Jurubicara DP-MU KH Munahar Muchtar dalam rilis resmi yang diterima redaksi, Sabtu (9/5). 

Selanjutnya, DP-MUI juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan Kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan Moda Transportasi dalam semua matra baik Darat, Laut maupun Udara. Sebelum, penyebaran dan penularan Virus Covid-19 benar-benar dapat terkendali dan menjamin tidak akan ada lagi penularan.

Ketiga, DP-MUI merintahkan kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI pada semua tingkatan (Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa/Nagari) dalam masa pandemik virus Corona ini, untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan TKA tersebut.