RIAU24.COM -  Anggota komisi I DPR RI Charles Honoris meminta Pemerintah RI harus tegas dan berani kepada China terkait eksploitasi warga Indonesia atau WNI di kapal penangkapannya Ikan asal negara tirai bambu itu. Menurutnya Pemerintah RI selama ini tidak berani pada China dan hanya sekedar diplomasi. 

Demikian disampaikannya menanggapi rencana kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang rencananya akan memanggil Duta Besar China. 

"Hendaknya ini tidak menjadi prosedural diplomatik semata. Melainkan harus masuk sampai ke jantung persoalan. Sebab adanya dugaan kuat pelanggaran hak pekerja dan pelanggaran HAM di atas kapal berbendera China tersebut, sebagaimana diungkap ABK WNI lain yang mengalami eksploitasi, bahkan mengarah ke perbudakan," kata Charles mengutip dari Viva.Jumat 8 Mei 2020.

Selain itu, Charles juga meminta Pemerintah Indonesia mendesak Otoritas China agar menerapkan standar perlindungan pekerja dan HAM terhadap WNI.  Sebab sebagai wakil rakyat tak ingin perbudakan terhadap pekerja WNI terulang lagi. 

"Pemerintah China harus mengusut tuntas dan menjatuhkan sanksi hukum pada perusahaan pemilik kapal tersebut, dan memberantas praktik-praktik serupa lainnya,"pinta Charles. 

Dalam dari itu Charles juga meminta pemerintah segera melakukan moratorium pengiriman buruh migran Indonesia ke negara-negara yang tak menghormati HAM. Dan dapat mengangkat kasus pelanggaran HAM ini ke forum multilateral. Baik di Dewan HAM PBB maupun di Organisasi Buruh Internasional (ILO).