RIAU24.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta kepada pemerintah pusat untuk menalangi dana bantuan sosial kepada warganya. Hal itu dikarenakan, Pemprov tak memiliki anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, seperti diberitakan Liputan6.com, Rabu, 6 Mei 2020, mengatakan, Pemprov sendiri awalnya mengaku sangggup berbagi dana dengan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan sosial kepada seluruh warga. Tapi, hal tersebut tak terwujud karena Pemprov DKI Jakarta kekurangan dana.

"Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga," ujarnya.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," lanjut Sri Mulyani.

Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah melihat kembali cara-cara penyaluran bantuan sosial termasuk penyaluran sembako agar tepat sasaran sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.

"Bantuan sembako ini butuh beberapa dalam pelaksanaannya, apakah bisa tercapai cepat dan tepat, adalah butuh persiapan. Untuk PKH kita ada by name by addres. Untuk kartu sembako by name by address menggunakan data terpadu di Kemensos," tuturnya.