"Eksploitasi muncul dalam situasi penyimpangan," kata Claudia Merlino, direktur pelaksana Konfederasi Petani Italia (CIA), yang mengajukan kepada pemerintah proposal untuk amnesti.

"Mengatur migran tidak hanya penting untuk menghadapi saat darurat saat ini, tetapi juga menjamin kesempatan bagi migran dalam jangka panjang" karena mereka akan dapat membangun dan kemudian menjaga hubungan kerja dengan majikan.

Ada sekitar 400.000 pekerja migran di sektor pertanian Italia. Tidak jelas persis berapa banyak yang tidak berdokumen, tetapi jumlahnya dipahami ribuan. Laporan serikat buruh tani CGIL-FLAI memperkirakan bahwa sebagai bagian dari pasar gelap, 16,5 persen tidak menikmati hak-hak buruh dan 38,7 persen mendapat upah di bawah tarif yang ditetapkan dalam perjanjian perundingan bersama.

Antara 160.000-180.000 pekerja asing tinggal di kota-kota kumuh, menurut Jean-Rene Bilongo, kepala kebijakan migrasi dan ketidaksetaraan di serikat.

"Jumlah itu meningkat setelah dekrit Salvini ketika massa memasuki ruang-ruang terbatas ini," kata Bilongo, merujuk pada RUU keamanan 2018 yang digembar-gemborkan oleh mantan Menteri Dalam Negeri Matteo Salvini yang menindak migrasi.

Sejak diterapkan, tingkat di mana aplikasi pencari suaka ditolak naik dari 55 menjadi 80 persen, menurut ISPI. Amnesti yang sedang dipertimbangkan akan menjamin izin tinggal sementara bagi mereka yang dapat membuktikan komitmen kerja di masa lalu, saat ini, atau di masa depan. Namun, sementara izin tinggal akan membuat migran kurang rentan di depan undang-undang, itu tidak harus diterjemahkan ke dalam lingkungan kerja yang kurang eksploitatif.