Tanpa waralaba, ABS-CBN sekarang menghadapi kemungkinan harus berhenti siaran, dan bahkan bisa menghadapi pengadilan dapat memerintahkan untuk menghentikan operasi. Namun, itu bisa berlanjut sebagai penyedia konten.

Awal tahun ini, Calida juga memicu kemarahan ketika dia mengajukan petisi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan lisensi ABS-CBN. Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, Persatuan Wartawan Nasional Filipina (NUJP) mengecam manuver hukum terbaru Calida.

"Apakah pemerintah begitu dibutakan oleh kebencian pimpinan eksekutifnya terhadap suatu entitas sehingga berani memamerkan rasa kebersamaan kita secara kolektif, proses yang adil, dan kebaikan bersama ketika seluruh negara bergulat dengan masalah yang jauh lebih mendesak dan berbahaya," kata NUJP merujuk pada penguncian coronavirus.

ABS-CBN bukan perusahaan media pertama yang mendapatkan kemarahan Duterte.

Pemerintahannya terus mengejar kasus-kasus terhadap situs web berita, Rappler dan editornya, Maria Ressa, setelah melaporkan secara luas perangnya melawan narkoba dan peran pemerintahannya dalam menyebarkan berita palsu.

Surat kabar terbesar di negara itu, Philippine Daily Inquirer, juga dipaksa untuk menjual sahamnya kepada sekutu presiden, miliarder Ramon Ang, setelah Duterte mengancam pemiliknya dengan konsekuensi hukum. Surat kabar itu juga kritis terhadap perang narkoba. Menjelang pemilu 2016, ia juga melaporkan tentang dugaan kekayaan tersembunyi Duterte.