Laode menuturkan para pejabat tersebut mencatatkan perusahaan-perusahaannya atas nama orang lain. Ia mengelak ketika ditanya siapa pejabat yang dia maksud.

Komisioner Ombudsman tersebut menyatakan rencana kedatangan TKA Cina ke Indonesia menyedihkan di tengah kesulitan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Apalagi, TKA Cina tersebut buruh tanpa keahlian yang bisa digantikan oleh tenaga kerja Indonesia.

"Presiden kan sudah menerapkan PSBB, kok warga Cina leluasa (mau) masuk. Ini kan berarti buruh Cina lebih berkuasa daripada Presiden," kata pria asal Sulawesi Tenggara itu.