RIAU24.COM -  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semakin nyinyir terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo. Beberapa waktu terakhir, kritikan pedas kerap disampaikan beberapa kader partai banteng moncong putih tersebut.

Salah satu kebijakan yang paling sering dinyinyiri adalah program penanganan dampak Covid-19. Politisi PDIP menilai semua pihak seolah dipaksa mengalah dan menutup mata atas nama keadaan "Daruratan Kesehatan" ditengah pandemik virus corona baru atau Covid-19 di tanah air.

Termasuk soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) 1/2020 tentang Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Keuangan Negara Menghadapi Covid-19.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mengatakan, KPK seharusnya masuk menelusuri dan mencermati lebih dalam terkait korupsi kebijakan, mulai dari prosedur, mekanisme, due process of law dari suatu kebijakan yang diambil.

"Saya mendesak pimpinan KPK untuk mencermati. Presiden harus tetap diposisikan sebagai kepala negara pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan UU," tegasnya. "Apalagi perppu yang melampaui kewenangan UUD, menabrak fatsun konstitusi, menegasikan kekuasaan presiden selaku kepala negara, serta menghilangkan daulat rakyat dalam konteks keuangan negara dan politik anggaran" ujarnya seperti dilansir RMOL.

Menurut Arteria Dahlan, ring satu istana negara seharusnya memberikan informasi kepada Presiden terkait Perppu 1/2020 yang dianggap menegasikan kekuasaan kepala negara lantaran pejabat negara mendapat impunitas.