RIAU24.COM - JAKARTA - Sejak diluncurkan 16 April 2020, Kartu Prakerja menuai kritik. Selain dinilai sebagai bantuan yang kurang tepat untuk warga terdampak COVID-19, platform digital Ruangguru yang menjadi mitra pemerintah dalam proyek ini pun menuai kontroversi.

Publik mengkritik kehadiran Ruangguru karena pemiliknya, Belva Devara, merupakan Staf Khusus Presiden. Belva pun mundur dari jabatannya karena desakan soal benturan kepentingan.

Di sisi lain, pemerintah mengakui jika Ruangguru dan tujuh mitra yaitu Tokopedia, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id, dalam proyek senilai Rp 20 triliun ini tidak ditunjuk melalui tender. Kok bisa?

Melansir Kumparan, Sabtu (25/4/2020). Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan, tidak ada proses tender dalam pemilihan platform tersebut. Namun menurutnya, pemerintah juga tak melakukan penunjukan pada delapan platform itu.

Aturan mengenai pelaksanaan Kartu Prakerja tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2020 diundangkan juga Perpres Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, yang diundangkan pada 26 Februari 2020.

Panji menjelaskan, pemerintah melakukan kerja sama dengan platform setelah Permenko mengenai Kartu Pra kerja itu terbit. Dia pun membantah pemerintah menunjuk langsung delapan platform itu.