RIAU24.COM - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan novel coronavirus dapat memberikan alasan kepada beberapa negara untuk mengambil langkah-langkah represif dengan alasan yang tidak terkait dengan pandemi saat ia memperingatkan bahwa wabah itu berisiko menjadi krisis hak asasi manusia.

Guterres merilis laporan PBB pada hari Kamis yang menyoroti bagaimana hak asasi manusia harus memandu respon dan pemulihan terhadap krisis kesehatan, sosial dan ekonomi yang mempengaruhi dunia. Dia menambahkan bahwa sementara virus tidak membeda-bedakan, dampaknya tetap.

Coronavirus baru, yang menyebabkan penyakit pernapasan COVID-19, sejauh ini telah menginfeksi lebih dari 2,6 juta orang di seluruh dunia sementara lebih dari 183.120 telah meninggal, menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins. Virus ini pertama kali muncul di pusat kota Wuhan di Cina akhir tahun lalu.

"Kami melihat efek yang tidak proporsional pada komunitas tertentu, meningkatnya kebencian, penargetan kelompok-kelompok rentan, dan risiko tanggapan keamanan yang tidak wajar merusak respon kesehatan," kata Guterres.

Laporan PBB mengatakan migran, pengungsi dan pengungsi internal sangat rentan. Dikatakan lebih dari 131 negara telah menutup perbatasan mereka, dengan hanya 30 negara yang mengizinkan pengecualian bagi para pencari suaka.

"Terhadap latar belakang meningkatnya etno-nasionalisme, populisme, otoritarianisme, dan penolakan terhadap hak asasi manusia di beberapa negara, krisis dapat memberikan dalih untuk mengambil langkah-langkah represif untuk tujuan yang tidak terkait dengan pandemi," katanya. "Ini tidak bisa diterima."