RIAU24.COM -  Terus dilanjutkannya proyek pemindahan ibukota di saat jutaan rakyat Indonesia mengalami kehidupan ekonomi yang buruk akibat pandemi Covid-19 terus mendapat kritikan tajam. Presiden Joko Widodo pun dianggap telah kehilangan sensitivitas nurani lantaran diam-diam masih berupaya melanjutkan proyek tersebut.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun, usai mendapatkan dokumen yang menunjukkan perkembangan proyek pemindahan ibukota saat ini.

Dokumen yang didapat Ubedilah adalah dokumen dengan nama paket Penyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibukota Negara yang ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Di tengah situasi sosial ekonomi yang memburuk akibat Covid-19, Jokowi ternyata seolah-olah diam-diam masih terus melakukan upaya untuk melanjutkan proyek infrastruktur pemindahan ibukota," ucap Ubedilah Badrun seperti dilansir RMOL, Rabu (22/4).

"Hal itu terlihat dari bergulirnya proyek penyusunan master plan Ibukota Negara. Terkait proyek tersebut sudah tercantum dalam dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik," sambungnya.

Proyek tersebut, kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), itu bernilai Rp 85 miliar yang dijalankan melalui penunjukan langsung. "Entah perusahaan mana dan milik siapa nanti yang akan ditunjuk langsung. Fakta di atas menandakan bahwa proyek pemindahan Ibukota Negara di tengah derita rakyat saat ini akan terus dilaksanakan," jelas Ubedilah.

Hal tersebut, lanjut Ubedilah, memperlihatkan hilangnya sensitivitas nurani Presiden Jokowi terhadap rakyat kecil yang tengah menderita akibat pandemik Covid-19.

"Maaf, saya menilai Presiden Jokowi mulai kehilangan sensitivitas nuraninya pada rakyat kecil. Di tengah rakyat menderita akibat Covid-19 dengan korban terus bertambah dan ada juga rakyat yang meninggal karena kelaparan di Banten, Jokowi justru mendorong proyek infrastruktur terus dijalankan. Seolah ego kepentingan dan ambisinya menutupi nuraninya. Ini performa politik terburuk Jokowi," tegas Ubedilah.

Ubedilah pun menyarankan agar Jokowi untuk segera menghentikan seluruh proyek infrastruktur dan mengutamakan nyawa rakyat yang terdampak pandemik Covid-19.

Untuk diketahui, berdasarkan penelusuran di laman lpse.lkpp.go.id dengan nomor kode paket 6740119 dan nama paket Penyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibukota Negara (Master Plan Ibukota Negara (MP IKN)) tercantum nilai pagu paket senilai Rp 85 miliar dari anggaran APBN 2020 dengan tanggal pembuatan pada 24 Maret 2029.***