Tanggapi Kritikan JK, Aktivis ini Sebut Jokowi Lamban dan Tak Tegas Dalam Hadapi Corona di Indonesia
RIAU24.COM - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai jika pemerintahan Joko Widodo tidak tegas dalam menangani Covid-19 yang korbannya semakin terus bertambah. Hal itu ditanggapi oleh Aktivis Satyo Purwanto yang mengatakan jika kritikan keras dari JK terhadap pemerintahan pusat sangat tepat.
"Betul banget, bukan hanya lamban dan enggak tegas, pengorganisasian penanganan juga semrawut. Jokowi enggak jelas dan eggak tegas," ujar Satyo Purwantodilansir dari rmol.id, Senin, 20 April 2020.
Dia menambahkan, ada banyak persoalan yang menunjukkan ketidakjelasan dan tidak tegasnya Presiden Jokowi dalam menangani pagebluk Covid-19 ini.
"Terbukti dalam persoalan penentuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan penegakan hukum. Pemerintah pusat sering enggak sejalan dengan Pemda. Padahal Pemda punya kasus dan berurusan langsung dengan warganya," ujarnya.
Dia mencontohkan, soal angkutan umum. Di mana, pemerintah pusat masih ngeyel tetap memberikan izin terhadap angkutan umum yang merupakan menjadi tempat dengan risiko tinggi penularan virus corona.
"Apa yang mau ditunjukkan sama Pemerintah Indonesia ini? Padahal di negara lain ketika memberlakukan pembatasan sosial, sarana dan prasarana publik ditutup dan dihentikan," kata Satyo.
Sedangkan dalam pengorganisasian penanganan Covid-19 ini, kata dia lagi, banyak aturan yang tumpang tindih satu sama lain.
"Mestinya semua operasi penanganan, pengadaan, distribusi alat kesehatan beserta obat-obatannya termasuk alokasi dan pergerakan tenaga kesehatan dan penentuan suatu wilayah dikarantina/PSBB itu di tangan BNPB. Sehingga penegakkan hukum dan tentunya seluruh resources aparatur di bawah kendali BNPB (TNI-Polri, dokter, tenaga kesehatan, elemen pendukung)," jelasnya.
Dia melanjutkan, setelah diberi kewenangan serta penetapan bencana nasional BNPB malah kebingungan atas aturan maupun kewenangan yang tumpang tindih.
"BNPB setelah diberi kewenangan dan penetapan bencana Nasional saat ini tentunya jadi kelimpungan akibat kewenangan yang tumpang tindih, dan situasi ini sudah pasti berimbas terhadap penanganan wabah Covid-19," tuturnya.
