RIAU24.COM - PEKANBARU - Sekitar 25.000 warga miskin baru bermunculan akibat penerapan ketat pembatasan aktivitas sejak awal April lalu. Untuk itu, Pemko Pekanbaru dibantu Pemprov Riau akan memberikan bantuan uang tunai Rp300.000 per bulan per Kepala Keluarga (KK) selama tiga bulan ke depan.

Wali Kota Pekanbaru Firdaus, beberapa hari lalu, mengatakan, krisis kesehatan seperti saat ini membawa dampak ke krisis ekonomi. Sedangkan krisis ekonomi berujung pada krisis sosial.

"Maka pemerintah telah menjamin bantuan bagi masyarakat miskin. Sebelumnya, masyarakat miskin sudah ada yang diberi bantuan yang dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH)," ujarnya.

Kemudian, masyarakat yang hampir miskin sebelumnya juga telah dibantu dengan non tunai. Di Kota Pekanbaru, masyarakat miskin dan hampir miskin jumlahnya sekitar 15.037 KK. Sekitar 12.500 KK miskin itu yang mendapat PKH. Sisanya merupakan warga hampir miskin.

Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah memverifikasi warga rentan miskin sekitar 16.000 KK. Akibat dampak virus corona ini, muncul warga miskin baru dengan jumlah sekitar 25.000 KK.

"Kami menduga, warga miskin baru ini muncul akibat kondisi ekonomi seperti saat ini. Kemensos memberikan panduan untuk keluarga yang terdampak (pandemi virus corona) segera diberikan bantuan pangan berupa sembako dengan menggunakan bantuan beras dari Bulog," ungkap Firdaus.

Beras Bulog ini disalurkan ke pemerintah kabupaten dan kota masing-masing 100 ton. Beras Bulog ini akan disalurkan Pemko Pekanbaru paling lambat pada awal Ramadan.

"Karena kami sedang mendata masyarakat sebagaimana dipandu surat dari Kemensos. Ada sekitar 40.000 KK seluruh warga miskin yang terdampak Covid-19 ini dimana sekitar 25.000 KK merupakan warga miskin baru," jelas Firdaus.

Warga miskin baru akan diberikan bantuan Rp300.000  per bulan per KK. Bantuan diberikan selama tiga bulan masa krisis pandemi virus corona, terhitung bulan April atau Mei. Pembiayaannya akan dibagi dengan Pemprov Riau.

"Selain beras dari Bulog, kami juga akan menambah dengan uang lauk pauk yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru. Saat ini, warga yang akan merima bantuan sedang didata ketua RT dan RW, lurah, camat, dan Dinas Kesehatan. Agar, bantuan tersebut tepat sasaran dan tepat waktu," sebut Firdaus. (R24/put)