RIAU24.COM -  Terungkapnya surat Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra untuk menitipkan perusahaannya ke camat seluruh Indonesia akhirnya merembet pada terungkapnya kasus serupa yang melibatkan Belva Devara, Staf khusus Jokowi yang lain.  

Aplikasi Ruang Guru yang dimiliki Belva ternyata dapat proyek besar terkait Civid-19 yakni, menjadi aplikator Kartu Pra Kerja yang anggarannya ditaksir mencapai Rp 5,6 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rachland Nashidik lewat akun twitternya @RachlanNashidik; ada Selasa (14/4/2020).

Dalam statusnya, Rachland Nashidik menegaskan Jokowi harus menghentikan pelatihan online dalam Program Kartu Prakerja karena kebijakan tersebut terindikasi adanya praktek kolusi. "Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden," tegasnya seperti dilansir tribunnews.com.

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu tidak tinggal diam melihat fenomena yang terjadi pada anak muda lingkaran Jokowi. Menurutnya, seorang anak muda sudah sepatutnya berpikir kritis untuk mencari solusi bagi bangsa, bukan malah memikirkan kepentingan pribadi demi mengeruk rupiah.

 “Pemuda yang menjadi stafsus harusnya bertugas menjadi agen perubahan, bukan agen perusahaan,” katanya lewat akun media sosialnya, Rabu (15/4).

Aktivis dari Jaringan Pro Demokrasi, Adamsyah Wahab mengaku gembira mendengar pernyataan dari anggota Komisi III DPR tersebut. Dia bahkan menyerukan agar pernyataan Masinton itu diviralkan. “Wajib viral nih. Quote of the day, dari salah satu anggota DPR idolaku,” ujarnya.***