RIAU24.COM -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku geram dengan sikap pemerintah daerah, yang terkesan tidak peduli dengan penanganan virus Corona di daerahnya masing-masing. Padahal, wabah virus ini sudah menjangkit ke seluruh daerah di Tanah Air. 

Salah satu indikasinya, sejauh ini pemerintah daerah tersebut  belum juga melakukan realokasi dan refocusing anggarannya untuk penanganan penyebaran virus Corona atau Covid-19 dan dampaknya terhadap sosial-ekonomi, di daerah masing-masing. Parahnya, jumlah masih mencapai seratusan daerah.

Kondisi itu diungkapkan Presiden Jokowi saat rapat sidang paripurna kabinet di Jakarta, Selasa 14 April 2020. Dikatakan, pihaknya mencatat ada 103 pemerintah daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Selain itu, masih ada 140 pemerintah daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi.

"Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19. Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini," ungkapnya, dilansir detik. 

Melihat kondisi seperti itu, Jokowi tampak geram. Ia pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur kepala daerah yang dimaksud.

"Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan agar mereka ditegur," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali mengingatkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan realokasi dan refokusing anggarannya baik dalam APBD maupun APBN. Dalam hal ini, semua anggaran harus difokuskan pada penanganan Covid-19.

"Saya ingin menekankan sekali lagi agar seluruh kementerian, lembaga dan seluruh pemerintah daerah menyisir ulang kembali APBN dan APBD-nya. Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, sekali lagi pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas," tuturnya.

Ditekankannya lagi, seluruh anggaran tersebut harus digunakan untuk tiga prioritas yakni kesehatan, jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi untuk UMKM dan pelaku usaha. ***