RIAU24.COM -  SIAK- Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi 513 jajaran Pemerintah Daerah se Indonesia untuk melakukan konsultasi langsung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam rangka percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 di daerah.

zxc1

Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran, yang difokuskan pada 3 (tiga) hal utama, diantaranya peningkatan kapasitas kesehatan, penyiapan social safety net, serta membantu dunia usaha tetap hidup dan survive.

Hal tersebut terungkap saat Bupati Siak Alfedri didampingi pimpinan OPD terkait mengikuti Video Conference bersama Mendagri, Ketua KPK, BPK, BPKP, LKPP dengan agenda pembahasan Pengadaan Barang dan Jasa selama pandemic Covid 19, dari Ruang Command Center Siak Live Room Kantor Bupati Siak, Rabu (08/04/20).