RIAU24.COM - Polda Metro Jaya menangkap 18 orang karena dinilai melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan atau Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal tersebut justru mendapat dikritik oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). "Hal ini tidak berdasar hukum. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penangkapan adalah tindakan sewenang-wenang karena belum ada ketentuan pidana yang dapat diterapkan," ujar Direktur Eksekutif ELSAM Wahyu Wagiman dilansir dari Tempo.co, Senin, 6 April 2020.

Kritik tersebut disampaikan Elsam bersama organisasi masyarakat sipil lainnya. Terdiri dari ICJR, YLBHI, PSHK, LBH Masyarakat, IJRS, Elsam, Kios Ojo Keos, Koalisi Warga untuk LaporCOVID-19, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Lalu ada Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII), PUSKAPA, LBH PERS, ICEL, KontraS, PBHI, SGRC, Arus Pelangi, LeIP, Institut Perempuan, Rumah Cemara.

Dikatakan Wahyu, hingga saat ini belum ada penetapan tentang PSBB sehingga tindakan polisi tersebut tidak berdasarkan hukum. Dijelaskannya, Presiden Jokowi memang telah menetapkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Tapi, aturan itu disebut tidak menetapkan Indonesia berlaku PSBB.

"PP tersebut hanya menjelaskan tata cara untuk menteri kesehatan menetapkan PSBB, sesuai dengan amanat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai PSBB diatur dengan PP," terangnya.

Wahyu menambahkan Kementerian Kesehatan pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 pada 3 April 2020. Namun peraturan itu bukan penetapan PSBB melainkan tentang pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penangan Corona. Isinya disebut tidak lain hanya menjelaskan tentang koordinasi antara gubernur/bupati/walikota dengan menteri dalam upaya menetapkan PSBB.