RIAU24.COM - JAKARTA - Peran BPJS Kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19 atau virus corona sangat penting. Sebagai pelaksana jaminan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan bisa menjadi solusi bagi penderita COVID-19 yang butuh bantuan biaya.

Namun seperti diketahui beban BPJS Kesehatan semakin berat. Apa lagi Mahkamah Agung (MA) membatalkan keputusan pemerintah yang menaikkan iuran peserta.

Dalam kondisi saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pemerintah daerah ikut berpartisipasi membantu beban biaya BPJS Kesehatan untuk pasien COVID-19. Dia ingin agar bantuan beban biaya itu dianggarkan dalam APBD.

Terkait pembiayaan BPJS Kesehatan untuk pasien COVID-19, siapkan beban biaya pelayanan kesehatan atas penanganan bencana wabah COVID-19 ini dalam APBN maupun APBD. Kita harus memastikan gubernur, bupati, wali kota juga melakukan realokasi anggaran APBD untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19," tuturnya saat membuka ratas melalui video conference bebrapa waktu lalu seperti dilansir detikcom.

Jokowi juga meminta Menteri Kesehatan untuk melakukan standardisasi dan prosedur yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan jaminan kesehatan pasien COVID-19.

"Baik terkait informasi fasilitas kesehatan dan biaya pelayanan, serta pendataan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan akibat COVID-19," tutupnya.

Postingan berita yang dilansir detikcom ini kemudian ramai diperbincangkan netizen media sosial twitter, beragam tamggapan dan komentar pun diposting netizen, berikut diantaranyaz

“Dunia terbalik...klw begini caranya awak juga bisa jd presiden..,” posting @Young_Tanjuang

“Giliran untutk Infrastruktur cepat ngutangnya GD2 an pulak. Untuk masyarakat kok hitung2gan pak, pak jokowi.,” twiit akun @Ameeramantikah. ***