RIAU24.COM - Ketua Koordinator Laporan Bela Islam (Korlabi), Damai Hari Lubis mempertanyakan tentang regulasi yang dikatakan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin soal Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN).

Hal tersebut muncul ketika Ali Ngabalin menyatakan jika pemilihan seseorang sebagai Kepala Otoritas IKN merupakan hak prerogatif presiden.

Selain itu, Ngabalin menyebut jika yang terpilih adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, maka itu merupakan hak dari Jokowi.

"Di mana regulasi atau perundang-undangannya mengangkat kepala badan otoritas atau CEO IKN adalah hak prerogatif presiden?" kata dia dilansir dari Rmol.id, Selasa 10 Maret 2020.

Pernyataan Ali Ngabalin tersebut semakin mencuat lantaran Presiden Jokowi belum memiliki UU terkait rencana pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"UU yang mana. Apakah sudah ada UU IKN? (Ali) Ngabalin jangan asal jeplak!" tuturnya.