RIAU24.COM -  Belum lama ini, Presiden Jokowi telah mematok target ingin menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia, hingga 0 persen tahun 2024 mendatang. Namun rencana besar itu, ditanggapi pesimis oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Ia malah mengaku sangsi target Presiden Jokowi itu bisa tercapai. Ini penyebabnya. 

"Saya apresiasi niatan mulia Presiden Jokowi menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia di akhir periode kepemimpinan beliau. Tapi, menurut saya target itu kelewat tinggi, masih di awang-awang sekarang ini," lontarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima kompas, Minggu 8 Maret 2020. 

DIkatakan, rasa sangsi itu muncul melihat dari kondisi yang ada saat ini. Pasalnya, menurut Mardani, sampai saat ini Jokowi belum membuat gebrakan apa pun untuk memberantas kemiskinan. 

Berdasarkan kondisi itu, pihaknya merasa sangsi dan tak yakin Jokowi bakal mampu menghilangkan kemiskinan ektsrem pada tahun 2024 mendatang.  "Hasil itu tergantung dari strategi, proses dan kebijakannya tepat sasaran atau tidak," ujarnya.

Menurut anggota Komisi II DPR RI, ada tiga hal yang perlu segera disiapkan dari sekarang untuk memberantas kemiskinan. Di antaranya adalah pembuatan payung hukum untuk mensingkronkan kebijakan terkait pemberantasan kemiskinan, pembentukan badan khusus penanggulangan kemiskinan yang kuat menggabungkan penggunaan anggaran, pengelolaan pendataan kemiskinan real, dan sumber daya manusia. 

Selain itu, juga perlu adanya pelibatan semua akses pendanaan secara kolaboratif, baik lokal maupun global. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut, Indonesia masih memiliki pekerjaan besar yang belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Jokowi mencatat masih ada 24,7 juta jiwa yang masuk kategori miskin, dan 9,91 juta di antaranya dalam kategori kemiskinan ekstrem. 

Terkait kondisi ini, Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem ini bisa hilang pada 2024 mendatang. "Kita harapkan di 2024, untuk kemiskinan ekstrim ini kita bisa pada berada posisi 0," lontar presiden di Istana Negara Jakarta, Rabu (4/3/2020). ***