RIAU24.COM - JAKARTA- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyebutkan, agar pemekaran atas Provinsi Papua dikaji ulang kembali. Agar tidak ada lagi Provinsi dan Kabupaten yang hanya mengandalkan dana APBN.

Sebab berdasarkan data Tim Kajian Pemekaran Provinsi Papua dari sisi keuangan, semua daerah di Provinsi Papua tak memenuhi syarat untuk dimekarkan.

zxc1

Sumbangsih pendapat asli daerah (PAD) ke APBD di bawah 50 persen. Kabupaten Timika sekalipun, tempat PT Freeport Indonesia, tambang emas terbesar dunia beroperasi, PAD-nya menyumbang 35 persen ke APBD.