RIAU24.COM - INHIL- Ketua Komisi IV DPRD Inhil Samino menilai Pemkab terkesan lebih nengedepan pembangunan infrastruktur kesehatan, ketimbang memberikan kemudahan pelayanan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Inhil.

zxc1

"Masih  banyak masyarakat miskin di Inhil yang tidak terdaftar di BPJS PBI, meskinya persoalan ini bisa dicarikan solusinya oleh Pemkab Inhil," ujar ketua DPC PDIP Kabupaten Inhil tersebut kepada media ini, Senin 2 Maret 2020, di kantor DPRD Inhil.

Samino menambahkan, di daerah lain seperti Jambi dan Kuala Tungkal, masyarakat yang tidak terdaftar di BPJS PBI, mereka mendapat bantuan kesehatan dari pemerintah setempat, seperti Jamkesda yang pernah digulirkan Pemkab Inhil.

zxc2

"Meskinya Pemkab Inhil dapat melakukan hal serupa seperti daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Lebih lagi, kita sudah pernah menggulirkan Jamkesda, sayangnya itu tidak dilanjutkan lagi saat sekarang ini," tambahnya.

Untuk itu menurutnya, dewan bukan tidak mendukung pembangunan infrastruktur kesehatan seperti pembangunan beberapa Puskesmas yang megah belakangan ini, tapi  kemudahan pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan untuk kepentingan masyarakat. (R24/Rgo)