RIAU24.COM -  Langkah Raja Malaysia yang menunjuk Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri (PM) baru, ternyata tak menghentikan gejolak politik di Malaysia. Adalah Mahathir Mohamad yang menggugat penunjukan Muhyiddin sebagai PM ke-8 Malaysia.

Mahathir yang mengklaim mendapat dukungan mayoritas dalam parlemen Malaysia, dengan terang-terangan menyatakan tak mendukung penunjukan Muhyiddin sebagai PM baru Malaysia.

"Saya ingin mengklarifikasi bahwa sebagai Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), saya dan lima anggota parlemen PPBM lainnya tidak bersama-sama mendukung pengangkatan Tan Sri Muhyiddin," ungkapnya, lewat akun Twitter resminya, @chedetofficial.

Dilansir detik, Sabtu (29/2/2020) malam tadi, Mahathir ingin membantah klaim pihak Muhyiddin didukung mayoritas parlemen Malaysia yang disodorkan ke Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. 

Karena itu, Mahathir menyatakan akan mengirim surat beserta deklarasi legal kepada Raja Malaysia.

Saat ini, Mahathir menyatakan dirinya mendapat dukungan dari 114 anggota parlemen Malaysia. Dia berharap Raja Malaysia menerima suratnya tersebut.

"Saya telah menyiapkan surat untuk dikirim ke Yang di-Pertuan Agong yang merinci posisi dan dukungan 114 Anggota Parlemen yang telah diberikan kepada saya," tambahnya. 

Dalam posting-an tersebut, Mahathir, juga menyertakan daftar nama anggota parlemen Malaysia yang diklaimnya mendukung dirinya sebagai perdana menteri Malaysia.

Sementara itu,  media lokal Malaysia, The Star, melansir, koalisi Pakatan Harapan (PH) menyatakan bahwa 114 anggota parlemen mendukung Tun Dr Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. 

Seperti dituturkan Wakil presiden Parti Amanah Negara, Datuk Seri Salahuddin Ayub, ada 111 anggota parlemen yang telah menandatangani deklarasi berdasarkan undang-undang sementara tiga lainnya telah menyetujui secara lisan.

"Jadi kita memiliki 114. Kami akan mendeklarasikan angka-angka kami dengan cara damai dan mengatakan bahwa angka yang dinyatakan sebelumnya itu menyesatkan," ungkapnya. 

Meski demikian, ia mengatakan kelompok itu tidak berniat menghentikan upacara pengambilan sumpah Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri ke-8.

Sidang parlemen Malaysia pada 9 Maret mendatang akan menjadi penentuan apakah Muhyiddin benar-benar memiliki dukungan mayoritas dalam parlemen. Sidang parlemen tersebut yang nanti akan menjadi 'medan pertempuran' yang sebenarnya. ***