RIAU24.COM - INHIL- Pelabuhan Parit 21 Tembilahan tak kunjung di fungsikan, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Iwan Taruna, angkat bicara mendesak pemerintah daerah untuk segera fungsikan pelabuhan tersebut. 

zxc1

Padahal, keberadaan pelabuhan yang dibangun semenjak masa kepemimpinan Bupati Inhil terdahulu yakni Indra Mukhlis Adnan, diharapkan mampu dalam mendongkrak perekonomian masyarakat.

Sebab, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan pelabuhan tersebut tidak lah sedikit, bernilai fantastis mencapai miliaran.

Untuk itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil Iwan Taruna mendesak agar pelabuhan tersebut segera beroperasi sebagaimana fungsinya.

zxc2

"Sangat disayangkan, karena sudah 10 tahun belum juga beroperasi. Kami (Komisi III) dari periode kemarin malah sudah mendesak dan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat Ranperda pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), tapi sampai hari ini belum juga terbentuk. Tidak tau masalahnya dimana," sebut Politisi Partai PKB itu ketika dihubungi wartawan, Rabu 26 Februari 2020.

Bahkan pria yang akrab disapa IT itu mengatakan Komisi III siap membantu dalam proses di mana sisi laut wewenang Provinsi dapat menjadi aset daerah.

Terakhir, ia juga mengapresiasi jika ada niatan Pelindo I Tembilahan untuk menjalin kerjasama guna pengoperasian pelabuhan tersebut.

"Terserah apakah mau kerjasama atau dioperasikan sendiri, yang penting kita minta pelabuhan bisa segera difungsikan," tandasnya.

Sementara itu GM Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 cabang Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Yusrizal ketika dijumpai mengungkapkan membuka diri bekerjasama dengan pemerintah.

"Kita siap bantu, karena kita Pelindo sudah ada BUP sebagai landasan pengoperasian Pelabuhan. Namun kerjasama hanya bisa dilakukan antar BUMN dengan BUMD. Tidak bisa kita Pelindo dengan pemerintah daerah. Kalau ingin mengelola sendiri juga tidak apa-apa," ujarnya.

Menurutnya, Pelabuhan tersebut jika fungsikan akan berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

"Saya rasa maksimal 300 Ton muatan masih bisa diakses melalui pelabuhan tersebut untuk kegiatan ekspor," terangnya lagi. (R24/Rgo)