(FKUB) di daerahnya.  Komunikasi tersebut penting untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan.

Kemudian kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN) dan BIN Daerah (BINDA), Bawaslu merekomendasikan penguatan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP.

Terakhir kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP), Bawaslu merekomendasikan agar memperluas jaringan pemantauan pilkada guna meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

Dengan berpegang pada data hasil penelitian tersebut, Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pengawasan pemilu, baik

 kementerian/Lembaga maupun masyarakat sipil.

Hal ini dilakukan guna membahas